Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyiapkan mekanisme evaluasi khusus bagi mahasiswa KKN‑PPM UGM di Kantor Bupati untuk menilai hasil program kerja dan peluang adopsinya menjadi program resmi daerah.
Dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 22 Juli 2026, Kadis Kominfo SP dan Anggota Dewan Penasehat Pengda Kagama Sulawesi Barat, Andi Himawan Jasin, menjelaskan bahwa di akhir masa KKN para mahasiswa diundang memaparkan capaian program di hadapan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Di akhir periode KKN, mereka setelah program kerja selesai itu kami undang kembali di kantor bupati untuk memaparkan hasil program kerja yang mereka lakukan di lokasi masing‑masing,” ujar Andi Himawan.
Ia menegaskan, dalam forum evaluasi tersebut, OPD seperti Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, PU, dan Kelautan diberi ruang untuk menangkap inovasi‑inovasi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan sektor masing‑masing, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga digitalisasi informasi desa.
“OPD akan menangkap mana kira‑kira inovasi‑inovasi tersebut yang menarik dan bersesuaian dengan kebutuhan mereka di perangkat daerah masing‑masing,” kata Andi Himawan Jasin.
Melalui mekanisme presentasi di Kantor Bupati dan tindak lanjut OPD, pemda berharap inovasi KKN‑PPM UGM tidak berhenti pada 50 hari pengabdian, tetapi dialihwujudkan menjadi program berkelanjutan yang mendukung pembangunan desa dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.