Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Pengurus Pusat Kagama dan Kagama Aceh mempercepat konsolidasi program penanganan kebencanaan di Aceh, dengan menempatkan Aceh Tamiang sebagai lokasi prioritas pembangunan hunian sementara (huntara). Keputusan itu diambil dalam rapat teknis yang digelar daring, Kamis (29/1/2026).
Wilayah hulu Aceh Tamiang ditetapkan sebagai titik awal pembangunan huntara karena dinilai paling mendesak dan membutuhkan dukungan cepat. Untuk memastikan kelayakan lokasi, tim Kagama Aceh dijadwalkan melakukan survei lapangan pada Jumat (30/1/2026). Survei ini akan menjadi dasar penentuan zona aman, syarat utama pembangunan huntara maupun hunian tetap.
UGM telah menyiapkan standar teknis serta petunjuk pelaksanaan pembangunan huntara yang memanfaatkan material lokal, termasuk kayu hanyutan hasil bencana. Pendekatan ini dirancang agar pembangunan berlangsung cepat sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, teknologi tepat guna dari UGM—mulai dari penyediaan air bersih, rainwater harvesting, gamma water filter, sanitasi portabel, hingga panel surya portabel—akan dipilih sesuai kebutuhan lokasi.
Tim UGM sebelumnya telah mengirimkan tenaga survei ke Aceh Tamiang, Bener Meriah, Geudumbak, dan Pidie Jaya. Hasil pemetaan awal menunjukkan perlunya percepatan koordinasi lintas pihak, terutama terkait data kebencanaan dan pemetaan wilayah aman. UGM dan Kagama Aceh sepakat membagi tugas untuk mempercepat penyediaan informasi tersebut.
Di luar pembangunan huntara, UGM juga mengerahkan 30 mahasiswa KKN-PPM ke dua lokasi, yakni Aceh Utara (Geudumbak–Langkahan) dan Pidie Jaya. Mereka akan berada di lapangan selama 30 hari, didampingi dosen dan tim ahli UGM. Program KKN-PPM ini difokuskan pada pendampingan kebencanaan, pendidikan, kesehatan, serta implementasi teknologi tepat guna. Pengiriman tim KKN-PPM lanjutan direncanakan pada periode antarsemester bulan Juni.
Kagama Aceh menyatakan siap membantu penyediaan akomodasi mahasiswa KKN-PPM, termasuk menyiapkan tempat tinggal di Banda Aceh melalui fasilitas BPSDM Aceh. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi prioritas agar kegiatan berjalan lancar dan terintegrasi.
Peserta rapat mengusulkan agar pembangunan huntara difokuskan pada satu kecamatan, misalnya Lubuk Sidup, dengan membangun rumah contoh yang kemudian direplikasi warga setempat. Pendekatan ini dianggap lebih realistis mengingat keterbatasan dana. Mereka juga menekankan pentingnya investasi pada peralatan pertukangan agar program bisa berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tahap pembangunan.
Untuk memperluas dampak program, Kagama mendorong penggalangan dana lebih luas melalui Kagama pusat dan masyarakat umum. Tim gabungan UGM, PP Kagama, dan Kagama Aceh pun dibentuk untuk mempercepat koordinasi teknis di lapangan.
Rapat lanjutan dijadwalkan digelar awal pekan depan. Pertemuan itu ditujukan untuk menindaklanjuti hasil survei lapangan, menyusun rincian anggaran, serta mematangkan kesiapan logistik. Selain itu, UGM akan menyusun kurikulum pembekalan KKN-PPM terkait kebencanaan dan survival di lapangan.
Upaya bersama ini diharapkan bukan hanya mempercepat layanan bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menjadi model kolaborasi perguruan tinggi dan jejaring alumni dalam memperkuat ketangguhan daerah bencana.