Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan (terutama untuk air, sanitasi dan pengloahan limbah padat), ditambah dengan kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat, menempatkan pemerintah daerah di dalam posisi yang unik untuk melindungi sumberdaya alam dan habitat. Pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan kerjasama dengan sektor swasta, Perguruan Tinggi  dan masyarakat yang diperlukan pada tingkat daerah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya air sebagai persoalan kompleks. Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah harus memastikan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian dari strategi pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga sebaiknya menggunakan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip ‘pencemar membayar’. Konservasi keanekaragaman hayati kerap membutuhkan kerjasama antardaerah, seperti dalam pembentukkan koridor keanekaragaman hayati dan satwa liar lintas batas. Melalui fasilitasi pemerintah, manajemen dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan.

Tujuan ini mendesak pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggungjawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut. Selama beberapa dekade silam, pemerintah  telah menjadi yang terdepan dalam menocba berbagai bentuk pengambilan keputusan partisipatif, seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif. Tujuan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya. Mengingat tren urbanisasi global, mengurangi kekerasan di kawasan perkotaan akan menjadi sangat penting terkait upaya dalam mencapai keamanan dan perdamaian dunia.

Perguruan Tinggi  berada pada posisi yang ideal untuk mendorong Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang jelas untuk dapat dikembangkan mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani. Perguruan Tinggi harus berkolaborasi secara internasional dalam upaya benchmarking keberhasilan kolaborasi dengan Pemerintah daerah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kancah global. Data-data daerah yang dapat diandalkan akan menjadi sarana penting dalam memantau kemajuan pada tingkat sub-nasional dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Menindaklanjuti surat Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B/994/E3/RA.00/2020 tanggal 8 Oktober 2020, kami beritahukan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional memberi kesempatan kepada dosen tetap untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021. Adapun skema pendanaan sebagai berikut: Selengkapnya

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII th2020

Berdasarkan surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B/847/E.3.3/RA.03/2020 tentang Pengumuman Pemenang Penerima Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat TA 2020, sebagaimana terlampir dalam Daftar Pemenang Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit (lampiran 1) dan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat (lampiran 2). Pengumuman juga dapat diakses pada alamat web http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/

 

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Demikian pemberitahuan ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

Lampiran:

1.Surat pengumuman penerimaan ukm dan ppttg 2020

2.

Pengumuman Penerima Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi TT Selengkapnya