Pos oleh :
jokow
| Pesatnya urbanisasi yang dialami banyak kota di belahan selatan dunia telah menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh. Bersama Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi harus mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk mencegah pertumbuhannya dan bekerjasama dengan para pemukim untuk melakukan peremajaan permukiman. Akses terhadap perumahan yang terjangkau juga menjadi permasalahan di kota-kota terkaya dunia. Pemerintah daerah harus mengintervensi pasar lahan dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi penduduk termiskin. Perguruan Tinggi bertanggungjawab untuk mendorong penggunaan transportasi umum di kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi emisi. Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang aman seperti taman, alun-alun, dan kebun bagi penduduknya. Dalam konteks pesatnya laju urbanisasi global, perencanaan partisipatif menjadi sangat penting dalam mencegah urban sprawl, mengatasi segregasi dan mengurangi emisi karbon di perkotaan.Memberikan inovasi dalam pengolahan limbah padat yang berkelanjutan juga penting dalam mengrangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perkotaan. |
| Perguruan Tinggi dapat membantu memangkas rantai pasokan melalui pengelolaan lahan, infrastruktur, perencanaan kota, pendidikan dan pelatihan serta pasar tradisional. Perguruan tinggi juga dapat memberikan masukan dalam kebijakan Pemerintah daerah dalam mengelola konsumsi serta produksi akan energi dan air yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan kota hingga penggunaan mekanisme block unit pricing. Sebagai konsumer barang dan jasa, pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria pengadaan yang memperhitungkan limbah dan emisi karbon dari sumber-sumber yang mungkin. Posisi strategis Perguruan Tinggi yang dekat dengan masyarakat, memungkinkan membantu pemerintah daerah untuk menginkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta membekali masyarakat dengan pengetahuan dan tata cara untuk mengruangi jejak ekologis yang dikeluarkan. Bersama Pemerintah daerah harus saling bekerjasama dalam mengembangkan dan menerapkan cara-cara untuk memantau dampak dari sektor pariwisata yang berada di bawah wewenangnya, dan memastikan bahwa sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, mengangkat budaya lokal, dan membatasi penghasilan limbah dan emisi karbon pada saat yang bersamaan. |
| Pemerintah daerah, khsususnya di perkotaan, seringkali menjadi pionir dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim. Perguruan Tinggi dapan berkolaborasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bahaya perubahan iklim dan bencana alam agar dapat melindungi masyarakat, terutama yang paling rentan. Pemimpin-pemimpin daerah dikenal karena kemampuan mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim bersama mereka. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap gangguan lingkungan. |
| Hampir 80% dari polusi di lautan berasal dari kegiatan-kegiatan yang ada di darat, baik di kawasan pesisir maupun lebih jauh kepedalaman. Banyak kota-kota terbesar di dunia terletak di pantai dan banyak kota pesisir membuang limbah industri dan limbah-limbah lainnya langsung ke lautan di sekitarnya. Akan tetapi, melindungi lautan dan pantai bukan tanggungjawab kota-kota pesisir semata. Segala kegiatan perkotaan yang berlangsung di lembah sungai dapat memengaruhi lautan, seperti pembuangan air limbah atau limbah industri ke sungai. Dua-per-tiga dari limbah perkotaan di dunia dialirkan ke danau, sungai, dan lautan tanpa diolah terlebih dahulu. Sanitasi perkotaan, pengelolaan limbah padat, dan kerjasama antardaerah sangat penting untuk mengurangi pencemaran daerah pesisir. Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dalam pengembangan kota-kota pesisir yang didukung dengan pengembangan dan implementasi rencana tata ruang serta kebijakan bangunan gedung agar sesuai dengan kemampuan lahan kawasan pesisir. |
