Masih dengan tema terkait dengan budaya lokal, Albert Brillian, anggota TIM KKN-PPM UGM periode 4 Patualan sepaku yang berada di kelurahan Maridan, memiliki satu program kerja dari program kerja lainnya, yaitu gerak dan suara tradisi.
Arsip:
16.PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT
| Tujuan ini mendesak pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggungjawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut. Selama beberapa dekade silam, pemerintah telah menjadi yang terdepan dalam menocba berbagai bentuk pengambilan keputusan partisipatif, seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif. Tujuan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya. Mengingat tren urbanisasi global, mengurangi kekerasan di kawasan perkotaan akan menjadi sangat penting terkait upaya dalam mencapai keamanan dan perdamaian dunia. |
Pendirian Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) merupakan langkah nyata Indonesia dalam membangun perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan laporan PBB, Indonesia menempati urutan ke15 dari 177 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia.
Masyarakat Madani merupakan paradigma masyarakat yang menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama yang ditegakkan atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental. Universitas Gadjah Mada, lewat berbagai penelitian secara berkelanjutan terus mendorong dalam mewujudkan sistem masyarakat berdaulat ini.
Alangkah tragis nasib bangsa dan ekonomi Indonesia setelah 58 tahun merdeka, yang begitu percaya sudah memasuki tahap “tinggal landas” pada tahun-tahun 1993-1998 (Repelita VI), tetapi justru kemudian menabrak batu karang sangat tajam yang nyaris menenggelamkannya. (Mubyarto, 2003:13).
Pembukaan undang-undang 1945 merupakan penjelmaan dari proklaasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum dan ilmu hukum. UGM mengusulkan bahwa dalam membuat undang-undang harus selalu disesuaikan dengan asas dalam pembukaan UUD 1945.
