SDG 1 menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifkasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran. Tanggung jawab terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi, menjadikan kita sebagai mitra utama untuk mencapai SDG 1. Kita juga dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana. |
1.MENGHAPUS KEMISKINAN-rce
Pengentasan kemiskinan melalui program Demonstrasi Massal (Denmas) menjadi Bimbingan Masyarakat (Bimas) hingga terbentuknya Koperasi Unit Desa telah dilakukan oleh UGM sejak tahun 1964. Sejumlah Mahasiswa Fakultas Pertanian diterjunkan untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, hingga model pengelolaan ekonomi yang pro petani.
Kiprah UGM dalam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1986, UGM, melalui P3PK berperan aktif dalam mengawal program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang juga memberikan dampak pada pegembangan wilayah.
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) berupa dana bergulir merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Analisis profil pokmas IDT berprestasi yang dilakukan P3PK-UGM menjadi ajang pembelajaran bagi pokmas-pokmas lainnya. Program program pengentasan kemiskinan telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1969
Jaring pengaman sosial (JPS) sebagai upaya penyelamatan ekonomi sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi normal yang berkelanjutan. Menanggapi permasalahan yang timbul dari JPS peneliti P3PK-UGM aktif dalam riset evaluasi program JPS.