Kiprah UGM dalam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1986, UGM, melalui P3PK berperan aktif dalam mengawal program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang juga memberikan dampak pada pegembangan wilayah.
Peranan UGM tahun 1986
1977 merupakan awal mula lahirnya proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Bukan perjalanan yang mudah bagi program PIR-BUN untuk mewujudkan tujuan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Namun, sejak tahun 1980-1981 program PIR-BUN mengalami kemajuan yang relatif pesat. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak membuat proyek PIR-BUN melalui masa kritisnya. Tahun 1986, Salah satu program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh UGM, dalam hal ini melalui Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) yang bekerjasama dengan Tim Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan Direktorat Jenderal Perkebunan.
Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja pada proyekproyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBUN) pada tahun 1986 di ketuai oleh Prof. Mubyarto. Program PIR-BUN sendiri menekankan pada peningkatan produksi perkebunan (sektoral) sehingga memberikan dampak pada pengembangan wilayah. PIR-BUN
tidak hanya menjadi sebuah proyek pertumbuhan dengan pemerataan namun juga dari segi ekonomi politik. Dahulu, perkebunan identik dengan warisan kolonial dan sistem eksploitasi namun melalui PIR-BUN pandangan tersebut berubah menjadi “agent of development”.
Riset PIR BUN
Riset yang dilakukan oleh P3PKUGM tentang PIR-BUN adalah untuk melihat sejauh mana perencanaan PIR-BUN, dalam kasus ini Kalimantan Barat, dapat menyerap tenaga kerja baik secara langsung dan tidak langsung; mulai dari awal persiapan, pelaksanaan hingga perkiraan selesainya proyek. Secara spesifik riset yang dilakukan oleh P3PK-UGM adalah untuk menginventarisasi tingkat penyerapan tenaga kerja dalam proyek PIR, jumlah tenaga kerja yang bisa diserap, inventarisasi peranan PIR-BUN dalam pembangunan wilayah dan lokasi sekitar yang terdampak proyek tersebut. Inventarisasi masalah dan keberhasilan PIRBUN sebagai acuan dalam penentuan arah kebijakan selanjutnya.
Mubyarto bersama Imam Soetiknjo dan tim lainnya ketika melakukan survey lahan transmigrasi di Kalimantan Barat (Dok. UGM)
Mubyarto ketika mengunjungi area PIR Khusus Swadana di Kalimantan Barat
(Dok. UGM)
Kegagalan upaya pembangunan
Tanggal 3 s.d. 9 Mei 1985, Prof. Mubyarto beserta tim berkesempatan meninjau proyek PIR-BUN di PTP VI, VIII dan V di Sumatera Barat dan Riau. Pengembangan proyek PIR juga merupakan alternatif pemencaran hasil pembangunan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Mubyarto dan tim P3PK UGM menunjukan bahwa faktor penting yang menyebabkan gagalnya upaya-upaya pembangunan, khususnya di pedesaan adalah karena upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan kurangnya memperhatikan potensi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Sehingga menimbulkan penolakan-penolakan dan menimbulkan kejutan budaya (cultural shock).
Hal yang perlu digaris bawahi dalam upaya pembangunan pendekatan yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan karakteristik yang ada di lokasi sasaran terlebih yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Hasil temuan riset dalam program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan masyarakat pedesaan untuk mening-katkan taraf hidup masyarakat adalah belum terciptanya hasil seperti yang diharapkan hingga proyek yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh pendekatan program yang tidak menggunakan konsep pendekatan usulan dari bawah (bottom up planning), atau sekalipun usulan berasal dari bawah, tidak ada kejelasan sampai di mana proses upnya.
Solusi Kegagalan
Berdasarkan hal tersebut, PIR merupakan alternatif pengembangan dari usaha pemerintah melalui transmigrasi umum. Dimana pola transmigrasi umum telah mendapatkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan aspek agronomis, khususnya untuk lokasi pengembangan untuk tanaman pangan sehingga tangga marjinal tidak sesuai lagi jika digunakan untuk pola transmigrasi umum karena berdampak pada harapan hidup yang kurang diharapkan. Melalui PIR-BUN usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin lebih terarah. Khususnya dalam pola transmigrasi umum dan transmigrasi yang dikaitkan de-ngan program PIR.
`
